Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik menyusul hasil kajian terbaru yang dirilis oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Berdasarkan laporan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mulai diterapkan sejak September 2025 dengan cakupan nasional, program ini terbukti membawa dampak positif terhadap tingkat kehadiran siswa di ruang kelas.
Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat, memaparkan bahwa para siswa yang tercatat sebagai penerima manfaat program MBG menunjukkan intensitas kehadiran yang lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak menerima program serupa. Menurutnya, anak-anak yang belum tersentuh program MBG cenderung lebih sering absen dari sekolah. Temuan ini menegaskan adanya korelasi positif antara intervensi gizi dan kedisiplinan absensi harian peserta didik.
Selain masalah kehadiran, kajian DEN juga menyoroti peningkatan motivasi belajar yang signifikan. Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu makanan mereka berada dalam kategori sangat baik mengaku semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebaliknya, penurunan antusiasme ditemukan pada kelompok siswa yang menerima kualitas sajian kurang memadai.
Kendati menunjukkan capaian menggembirakan di atas kertas, pelaksanaan program prioritas pemerintah ini tidak lepas dari kritik tajam. Distribusi bantuan makanan masih terpantau timpang dan terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin dan anak-anak di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) belum sepenuhnya merasakan manfaat optimal dari kebijakan tersebut.
Kritik yang lebih keras datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ratih Lestarini, SH, MH, menyoroti aspek tata kelola dan pengawasan penyediaan makanan yang dinilai masih rapuh. Ratih mengungkapkan data mengejutkan ihwal keselamatan anak didik di sekolah.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan hingga pertengahan tahun 2026, tercatat ada 446 kasus keracunan yang melanda program MBG di 220 kabupaten/kota dengan total korban mencapai 37.693 orang akibat gangguan pencernaan massal. Sementara itu, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak program ini diluncurkan pada awal Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.
Situasi di lapangan kian diperparah dengan maraknya protes terbuka dari para guru dan kepala sekolah melalui media sosial akibat buruknya mutu gizi rantang makanan yang didistribusikan. Ratih menilai ambisi pemerintah untuk memperluas cakupan demi mengejar target 82,9 juta penerima manfaat kerap mengabaikan aspek fundamental, yakni mutu layanan dan keselamatan kesehatan anak. Kasus penegakan hukum yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya juga memperkuat indikasi adanya kelemahan kepemimpinan serta rendahnya akuntabilitas lembaga pelaksana.
Sebagai langkah responsif, pemerintah mulai menggenjot pembangunan dapur khusus MBG di wilayah-wilayah prioritas. Belum lama ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi, yang mencakup 691 dapur di wilayah Sumatera serta 289 dapur di Kalimantan dan Bali. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Evaluasi menyeluruh menjadi pertaruhan besar bagi keberlanjutan program ini ke depan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekadar mengejar target kuantitatif penerima manfaat, melainkan memperketat standar operasional prosedur kebersihan, membenahi transparansi anggaran, serta memastikan pemerataan distribusi yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa di berbagai penjuru nusantara.