Politik
Geger! Eks Kapolri Sekaligus KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal
Polri resmi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Bersama dua perwira tinggi lainnya, ia diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, pejabat, tokoh politik, hingga LSM.
Guncangan Putusan MA Soal Surat Penyetaraan Ijazah Gibran: Senayan Mulai Kasak-kusuk, Relawan Pasang Badan
Putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka memicu dinamika politik di Senayan. PDIP dan PKS mulai menjajaki hak angket, sementara relawan Projo menegaskan putusan administrasi ini tak menggugurkan mandat elektoral pilpres.
Lembaga Baru Berseragam Cokelat: Menimbang Arah Reforma Agraria di Tangan Polisi
Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang dipimpin Komjen Pol Dedi Prasetyo menuai tanda tanya. Keterlibatan perwira aktif kepolisian dan ketidakjelasan regulasi dinilai berisiko mengaburkan mandat pembaruan agraria menjadi sekadar pendekatan penegakan hukum dan keamanan semata.
Tepat Dua Tahun Prabowo-Gibran, Aliansi Mahasiswa Geruduk Jakarta Usung Lima Tuntutan Krusial
Aliansi mahasiswa Komite Sadar menggelar demo di Jakarta bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menuntut penanganan karhutla, perbaikan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan KKN, dan penurunan biaya publik.
Elektabilitas Prabowo Merosot ke Posisi Ketiga Versi SMRC, Dedi Mulyadi Melesat di Puncak
Survei SMRC Oktober 2026 menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo merosot ke 9,8 persen, tersalip Dedi Mulyadi (35,5 persen). Sementara itu, rapor kepemimpinan Gibran dan Kaesang berada di posisi paling buncit di antara 31 tokoh nasional menurut penilaian para pakar.
Menko Yusril Soroti Obesitas Regulasi: Terlalu Banyak Aturan Bikin Pusing dan Takut-takuti Investor
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengkritik tumpukan regulasi di Indonesia yang kian rumit dan memperlambat eksekusi kebijakan. Ia mendorong sinkronisasi serta simplifikasi hukum agar kepastian berusaha terjaga dan investor tidak hengkang ke negara lain akibat lambannya penyusunan regulasi penerimaan negara.