Tangerang — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan adanya ketimpangan signifikan antara tingkat kesejahteraan petani dan nelayan di tanah air. Di saat sektor pertanian diklaim kian makmur berkat berbagai pembenahan fasilitas, sektor perikanan dinilai masih menghadapi kondisi ekonomi yang rentan.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli saat membuka gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026). Ia memaparkan bahwa serangkaian kebijakan strategis—mulai dari ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi hingga optimalisasi jaringan irigasi—berhasil memicu surplus beras nasional sebesar 4,2 juta ton serta mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP).
Berdasarkan data yang dipaparkan, NTP bergerak naik dari posisi 116 pada 2024 menjadi 131 pada 2026. Menurut Zulhas, lonjakan angka ini mencerminkan kapasitas modal kerja petani yang menghasilkan imbal balik sekitar 31 persen, sehingga mampu meningkatkan daya beli untuk kebutuhan harian, pendidikan keluarga, hingga kendaraan.
Namun, capaian positif tersebut berbanding terbalik dengan sektor perikanan tangkap. Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini tertahan di kisaran 103, angka yang masih menempatkan sebagian besar nelayan dalam jerat kemiskinan dan kesulitan melunasi pembiayaan usaha.
Kelemahan finansial ini dinilai turut berdampak pada kedaulatan laut, di mana armada nelayan lokal berisiko kalah bersaing dengan kapal asing yang memiliki sarana lebih memadai.
Guna menutup jurang ketimpangan tersebut, pemerintah menetapkan target peningkatan NTN ke level 120 pada 2027. Akselerasi kesejahteraan ini rencananya didorong lewat penguatan sarana dan sentra produksi, salah satunya melalui realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar daya saing dan hasil tangkapan nelayan lokal melonjak.