Pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali mendesak untuk dievaluasi secara mendalam. Praktik pendampingan bisnis yang selama ini berjalan kerap kali terjebak dalam rutinitas administratif, seperti mengejar target jumlah pelatihan tanpa mengukur dampak nyata terhadap kelangsungan usaha. Padahal, dinamika ekonomi global menuntut pendekatan yang lebih adaptif, profesional, dan berpusat pada kebutuhan pelaku usaha atau client centricity.
Refleksi penting ini mengemuka setelah Bahrul Ulum Ilham, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), mengikuti program Management Course for Enterprise Support Organizations and BDS Providers di International Training Centre of the ILO (ITC ILO) di Turin, Italia, yang berlangsung pada 20 hingga 30 Oktober 2026. Bahrul, yang juga berprofesi sebagai trainer Start and Improve Your Business (SIYB) ILO, konsultan PLUT KUMKM, serta dosen Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, mendapati sejumlah pelajaran krusial selama mengikuti pelatihan di kampus badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.
Lingkungan akademik internasional di Turin mempertemukan para profesional dari berbagai belahan dunia. Pertukaran gagasan ini membuka kesadaran baru bahwa organisasi pendukung usaha tidak boleh sekadar berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan. Lebih dari itu, sebuah lembaga pendampingan harus memiliki tata kelola yang matang, strategi yang terukur, kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Tujuannya jelas: memastikan setiap program pendampingan mampu menjawab tantangan riil yang dihadapi oleh para pelaku usaha di lapangan.
Bagi Indonesia, pengalaman empiris dari Turin ini sangat relevan untuk segera diimplementasikan. Ekosistem UMKM nasional dikenal sangat luas, beragam, dan memiliki karakteristik unik di setiap daerah. Kompleksitas ini membutuhkan model layanan Business Development Services (BDS) yang tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, melainkan terbangun atas dasar kolaborasi lintas sektor yang kuat. Pemerintah, institusi perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, serta komunitas pendamping lokal harus bersinergi secara berkesinambungan.
Transformasi mendasar yang harus segera diadopsi adalah pergeseran orientasi pendampingan. Pelatihan klasikal semata dinilai sudah tidak lagi memadai untuk mengantar UMKM naik kelas dan menembus pasar global. Pendampingan bisnis harus mampu bertransformasi menjadi layanan profesional yang mendampingi proses bisnis secara komprehensif, mulai dari manajemen keuangan, digitalisasi, standardisasi produk, hingga perluasan akses pasar.
Melalui momentum pembelajaran internasional ini, kontribusi aktif dari berbagai wadah seperti ABDSI dan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) diharapkan semakin optimal. Dengan membenahi cara pandang serta mekanisme pendampingan yang lebih terarah, UMKM di tanah air diyakini mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi yang jauh lebih tangguh, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional.