JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan pernyataan lugas mengenai komitmen pemerintahannya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya rela melepaskan jabatan tertinggi di republik ini ketimbang memimpin sebuah bangsa yang warganya terus-menerus dirundung kemiskinan struktural.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Prabowo saat membuka agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Di hadapan para pengambil kebijakan pusat maupun daerah, Presiden menegaskan bahwa esensi utama dari kepemimpinan nasional adalah menghadirkan keadilan sosial dan kemakmuran nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Prabowo, menjadi kepala negara kehilangan arti mendasarnya jika tidak mampu membawa perbaikan konkret bagi kesejahteraan rakyat kecil. Ia bahkan merasa tidak memiliki kebanggaan apa pun bila angka kemiskinan tidak berhasil dipangkas selama masa kepemimpinannya. Bagi Prabowo, rasa malu sebagai pemimpin jauh lebih berat jika amanah kekuasaan gagal membebaskan rakyat dari kesulitan ekonomi sehari-hari.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan itu juga menepis kekhawatiran para kepala daerah terkait isu pemotongan alokasi transfer ke daerah (TKD). Prabowo memberikan jaminan penuh bahwa pemerintah pusat tidak bermaksud mengurangi suntikan dana ke tingkat kabupaten maupun kota. Sebaliknya, ia menyatakan siap membuktikan bahwa volume anggaran pembangunan yang dialirkan ke pemerintah daerah pada era pemerintahannya justru jauh lebih masif dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Prabowo memproyeksikan penyaluran dana ke berbagai wilayah Nusantara akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun mendatang. Kebijakan ini selaras dengan peta jalan ekonomi pemerintah yang ingin mendesentralisasi pertumbuhan fiskal agar roda perekonomian berputar dinamis langsung dari daerah pinggiran, bukan hanya berpusat di Jakarta. Penguatan sektor keuangan lokal, percepatan inklusi keuangan, serta pembiayaan usaha produktif di daerah menjadi fondasi utama demi memacu daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan seluruh gubernur, bupati, hingga wali kota agar tidak terbuai oleh laporan administratif belaka. Menurutnya, indikator keberhasilan seorang pejabat publik yang sejati dapat dirasakan secara langsung saat turun menyapa warga di lapangan. Ketika masyarakat menyambut pemimpinnya dengan senyum tulus dan penuh kepuasan, barulah sang pejabat berhak merasa bangga atas kerja keras birokrasinya.
Presiden menutup arahannya dengan menegaskan bahwa seluruh modal fiskal dan potensi sumber daya alam nasional harus dikerahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi warga. Baginya, mandat kekuasaan hanya bernilai jika diabdikan sepenuhnya demi mewujudkan rakyat Indonesia yang makmur, bermartabat, dan mandiri secara ekonomi.