WASHINGTON — Miliarder teknologi sekaligus pendonor utama Partai Republik, Elon Musk, akhirnya mencapai kesepakatan damai (settlement) untuk mengakhiri dua gugatan hukum perdata terakhir yang menjeratnya. Perkara hukum yang berjalan selama dua tahun tersebut bermula dari aksi kontroversial bagi-bagi uang tunai sebesar 1 juta dolar AS per hari kepada para pemilih terdaftar menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024.
Langkah penyelesaian hukum itu terungkap melalui dokumen pengadilan resmi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Musk dan perwakilan penggugat pada Kamis waktu setempat. Berdasarkan berkas perkara yang dilaporkan oleh CNN Politics, kedua belah pihak telah menyepakati penghentian sengketa, kendati klausul serta rincian nilai finansial dari perjanjian damai tersebut tidak diungkapkan kepada publik.
Latar Belakang Sengketa Undian Jutaan Dolar
Persoalan ini berakar dari masa kampanye pemilu presiden 2024, di mana Musk secara terang-terangan memberikan dukungan politik penuh kepada Donald Trump. Lewat komite aksi politik miliknya, America PAC, Musk meluncurkan program undian harian bernilai 1 juta dolar AS bagi pemilih yang terdaftar di sejumlah negara bagian medan pertempuran politik (battleground states).
Program tersebut memicu gelombang gugatan kelompok (class-action) dari kalangan pemilih setelah hari pencoblosan selesai. Para penggugat menuding Musk dan America PAC melakukan penipuan perdata (civil fraud). Dalam dalil gugatannya, pemilih merasa diperdaya karena program itu diklaim sebagai undian acak terbuka, padahal mereka harus menyerahkan data pribadi demi mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah.
Kontroversi semakin meruncing setelah fakta persidangan membantah klaim awal sang bos Tesla. Musk semula mengumumkan ke publik bahwa penerima uang satu juta dolar AS akan dipilih secara acak dari para pemilih yang menandatangani petisinya. Namun, dalam proses peradilan selanjutnya, tim pengacara Musk mengakui di depan hakim bahwa para pemenang sebenarnya tidak dipilih secara kebetulan atau undian murni. Pihak komite secara sengaja memilih individu-individu tertentu yang dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi juru bicara yang efektif dalam mempromosikan agenda politik pro-Trump.
Meskipun Musk dan America PAC secara konsisten membantah telah melakukan tindak melawan hukum, pengakuan di ruang sidang tersebut menjadi pukulan telak yang memperkuat argumentasi para penggugat mengenai adanya manipulasi informasi publik.
Catatan Panjang Tekanan Hukum Pemilu
Program bagi-bagi dana fantastis ini sedari awal telah memantik sorotan tajam regulator dan aparat penegak hukum federal AS. Departemen Kehakiman AS (DOJ) sempat melayangkan surat peringatan resmi kepada Musk pada 2024, mengingatkan potensi pelanggaran undang-undang federal terkait larangan pembelian suara pemilih (vote-buying).
Tak hanya itu, Jaksa Wilayah Philadelphia sempat mengajukan gugatan darurat untuk membekukan pembagian uang tersebut menjelang hari pemilihan, meski hakim negara bagian setempat mengizinkan program tetap berjalan hingga pemungutan suara tiba. Di Wisconsin, Komisi Pemilihan Umum bipartisan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran hukum negara bagian terkait pembagian uang tunai serupa pada pemilihan yudisial 2025. Meski demikian, jaksa penuntut di wilayah tersebut urung melayangkan dakwaan pidana karena menilai bukti yang ada belum cukup kuat untuk membuktikan tindak pidana penyuapan secara meyakinkan.
Kini, rampungnya sengketa perdata ini menandai penutupan babak panjang polemik giveaway 2024, bertepatan dengan berlanjutnya langkah agresif Musk sebagai pemodal politik terbesar Partai Republik menjelang pemilu sela mendatang.