Gelombang unjuk rasa mematikan dan kerusuhan massal melanda berbagai wilayah di Prancis setelah demonstrasi besar-besaran menentang biaya hidup yang tinggi dan penurunan layanan publik berubah menjadi aksi kekerasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung menyerukan ketenangan nasional menyusul insiden yang diklaim sebagai salah satu krisis keamanan dan sosial terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Kerusuhan meletus di berbagai kota besar, mulai dari Paris dan Marseille hingga Strasbourg dan Bordeaux. Sejumlah kelompok perusuh merusak fasilitas umum, menjarah toko-toko mewah, membakar kendaraan, serta bentrok secara fisik dengan aparat kepolisian. Di kota Limoges yang terkenal dengan keramiknya, sebuah serangan pembakaran meluluhlantakkan gedung balai kota hingga bagian menara jamnya runtuh—sebuah peristiwa yang langsung memicu trauma publik dan mengingatkan warga pada kebakaran katedral Notre Dame pada tahun 2019 lalu.
Dalam pidato resminya yang disiarkan secara terbuka kepada publik, Presiden Emmanuel Macron menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan atau pembenaran apa pun yang dapat memaklumi tindakan perusakan dan kekerasan brutal yang terjadi di jalanan. Menurutnya, seluruh warga negara merasakan kemarahan dan rasa malu melihat kondisi fasilitas publik dan bisnis dirusak tanpa belas kasihan. Kendati demikian, Macron membedakan antara massa pengunjuk rasa damai yang memiliki aspirasi sah terkait masalah ekonomi dengan kelompok anarkis dan kriminal yang sengaja menunggangi situasi untuk menciptakan kekacauan.
Pemerintah Prancis menuding kelompok-kelompok ekstrem kiri serta jaringan kriminal sebagai dalang utama di balik aksi penjarahan dan vandalisme terorganisir tersebut. Berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri, pihak kepolisian telah mencatat lebih dari 2.400 penangkapan di seluruh penjuru negeri, sementara hampir 1.000 personel aparat pengaman terluka dalam upaya meredam gelombang bentrokan. Di Place de la Republique, Paris, situasi digambarkan mirip zona perang, di mana polisi anti-huru-hara terpaksa berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa yang membakar tumpukan benda di jalanan.
Dampak ekonomi akibat kerusuhan ini sangat masif. Para pelaku bisnis retail dan ritel melaporkan kerugian finansial yang mencapai angka puluhan juta euro. Perusahaan ritel raksasa Carrefour melaporkan bahwa sekitar 50 tokonya mengalami kerusakan fisik yang parah, dengan 20 gerai di antaranya dijarah habis-habisan oleh massa. Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi Roland Lescure berjanji bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh bagi para pelaku usaha kecil maupun besar yang menjadi korban, serta memastikan pihak-pihak yang sengaja menebar kekacauan akan ditindak tegas secara hukum dan dipaksa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Krisis sosial dan ekonomi ini juga memperkeruh stabilitas politik domestik di tengah bayang-bayang pemilu presiden mendatang. Tokoh oposisi dari faksi sayap kanan Marine Le Pen turut mendesak agar masyarakat menahan diri dan tidak membiasakan diri melihat pemandangan fasilitas negara dirusak serta dijarah. Sementara itu, kubu sayap kiri mendesak pemerintah agar segera merespons tuntutan nyata dari para demonstran maupun kalangan pelajar yang telah turun ke jalan selama berminggu-minggu memprotes tekanan ekonomi yang semakin menghimpit kelas pekerja di Prancis.