Panggung perpolitikan nasional kembali diwarnai oleh gelombang unjuk rasa mahasiswa. Tepat pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan momentum dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aliansi mahasiswa yang terhimpun dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Jakarta Pusat.
Aliansi ini merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Beberapa kampus yang turut ambil bagian dalam gerakan ini antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, hingga Universitas Brawijaya.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, konsentrasi massa di Jakarta dipusatkan oleh BEM UI beserta elemen mahasiswa Jabodetabek. Sementara itu, sebagian besar kampus anggota aliansi di luar ibu kota menggelar aksi serentak di wilayah masing-masing sebelum nantinya merajut gerakan nasional yang lebih masif. Aksi di Jakarta sendiri dijadwalkan berlangsung secara simbolik di Tugu Proklamasi mulai pukul 09.00 WIB, sebelum bergeser menuju kawasan Tugu Tani, Menteng, pada pukul 15.00 WIB.
Akumulasi Kekecewaan dan Hilangnya Harapan
Pemilihan tanggal 20 Oktober sebagai hari unjuk rasa bukan sekadar ritual seremonial tahunan untuk menilai kinerja kabinet. Lebih dari itu, para mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini dilandasi oleh akumulasi kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat.
Yatalathof mengungkapkan bahwa gerakan turun ke jalan ini ditempuh bukan lagi dalam kerangka evaluasi birokratis biasa, melainkan bentuk keputusasaan atas situasi sosial-politik yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat tampak direbut oleh kepentingan penguasa, di tengah berbagai tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial yang melanda berbagai daerah di tanah air.
Sebelum aksi ini digalang, Komite Sadar dilaporkan telah melakukan penjaringan aspirasi melalui survei yang melibatkan 560 responden lintas daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua. Mayoritas responden memberikan penilaian negatif terhadap efektivitas kinerja pemerintah dalam menjawab persoalan krusial sehari-hari, seperti lonjakan harga kebutuhan pokok, penyempitan ruang kebebasan sipil, masifnya praktik korupsi, hingga krisis ekologi.
Lima Tuntutan Utama Komite Sadar
Dalam aksi unjuk rasa di jantung ibu kota tersebut, Komite Sadar secara resmi membentangkan lima tuntutan utama yang merepresentasikan krisis multidimensional yang tengah dihadapi bangsa. Poin-poin tuntutan tersebut meliputi:
Krisis Lingkungan Hidup: Menuntut pemerintah untuk menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir besar sebagai bencana nasional, memberikan jaminan serta pemulihan kesehatan bagi warga terdampak, serta secara tegas mengadili dan mencabut izin korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan ekologis tersebut.
Tata Kelola Ekonomi: Mendesak perbaikan fundamental terhadap kebijakan ekonomi nasional guna memulihkan kepercayaan pasar serta stabilitas finansial di tengah bayang-bayang ketidakpastian global.
Kebebasan Berpendapat: Menuntut penghentian segala bentuk pembatasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat serta kebebasan akademik masyarakat sipil.
Pemberantasan Korupsi: Menyerukan tindakan nyata dan tanpa pandang bulu dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak sendi-sendi bernegara.
Layanan Publik dan Kesejahteraan: Menuntut penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik esensial, sekaligus memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Aksi mahasiswa ini tidak hanya menjadi ujian bagi stabilitas politik domestik di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga menjadi pengingat tajam bahwa suara kritis kampus tetap hidup sebagai kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan.