JAKARTA — Memasuki tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah proyek strategis yang digadang-gadang menjadi program andalan justru terus menuai kritik dan gelombang protes. Alih-alih berjalan mulus, implementasi teknis di lapangan dilaporkan masih menghadapi berbagai kendala operasional yang serius.
Salah satu program yang menjadi sorotan tajam adalah realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data pengawasan mencatat adanya peningkatan insiden keselamatan pangan yang dialami oleh para penerima manfaat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, misalnya, melaporkan telah terjadi delapan kasus keracunan makanan sepanjang tahun 2026. Angka tersebut melonjak empat kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat dua kasus.
Lonjakan kasus ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam rantai pengawasan kualitas, tata kelola kebersihan, hingga kesiapan mitra penyedia di tingkat lokal. Selain persoalan keracunan pangan pada program MBG, berbagai isu struktural lain—mulai dari tata kelola operasional yayasan pengelola dapur, koordinasi kelembagaan desa, hingga penyesuaian alokasi anggaran—turut membayangi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dalam kurun waktu dua tahun terakhir.