JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) serta sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Aksi yang dimotori oleh gerakan mahasiswa ini dijadwalkan mulai bergerak pada pukul 14.00 WIB, dengan membawa sorotan tajam terhadap berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia.
Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, massa membawa lima tuntutan utama yang mencakup berbagai sektor strategis kehidupan bernegara. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, menjelaskan bahwa poin-poin tuntutan ini merupakan kelanjutan dari evaluasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan rakyat kecil, serta tidak jauh berbeda dari substansi yang disuarakan pada aksi-aksi sebelumnya.
Sektor pertama yang menjadi sorotan utama adalah penanganan bencana ekologis di berbagai wilayah Nusantara. Mahasiswa mendesak pemerintah agar segera menetapkan status bencana nasional untuk musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya yang melanda sejumlah daerah seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, hingga Sumatera. Selain itu, mereka menuntut agar korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan segera diadili secara transparan dan tuntas.
Pada sektor ekonomi dan pengelolaan keuangan negara, BEM UI menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semestinya difokuskan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Aliansi mahasiswa ini secara tegas meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara yang dinilai lebih condong pada kepentingan politik praktis. Mereka secara khusus menyoroti program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai memiliki potensi penyimpangan serta sifat yang koruptif sejak tahap perencanaannya.
Persoalan di bidang pendidikan juga tidak luput dari suaranya. Mahasiswa menuntut adanya penurunan biaya pendidikan yang saat ini dirasa semakin memberatkan masyarakat, serta perwujudan akses layanan dasar yang merata bagi seluruh lapisan warga negara. Di samping itu, penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan layak bagi para pencari kerja menjadi poin penting yang terus disuarakan guna menekan angka pengangguran dan kesenjangan sosial.
Dalam hal reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, massa aksi mendesak penghentian praktik penyalahgunaan hukum demi melanggengkan kekuasaan. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi harga mati. Sejumlah regulasi kontroversial yang dianggap mencederai keadilan publik, seperti Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), turut menjadi objek kritik tajam dari kalangan akademisi ini.
Terakhir, pada sektor Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi, BEM UI menuntut perlindungan penuh terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan bersuara bagi warga negara. Mereka mendesak agar para pelanggar HAM berat di masa lalu maupun masa kini segera diadili, serta menuntut dihentikannya segala bentuk militerisasi di ruang-ruang sipil yang dikhawatirkan dapat membahayakan iklim demokrasi di Indonesia.
Aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial dari kalangan mahasiswa dan pemuda masih terus berjalan aktif guna mengawal arah kebijakan pemerintah agar senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat banyak.