JAKARTA — Langkah cepat langsung diambil oleh Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sesaat setelah resmi mengemban amanah sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tanpa menunda waktu, jenderal bintang tiga ini menegaskan komitmennya untuk segera turun tangan memvalidasi ulang seluruh data mengenai luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini melanda sejumlah kawasan di Indonesia.
Upaya verifikasi dan rekonsiliasi data ini menjadi prioritas mendesak menyusul laporan resmi yang sebelumnya dipaparkan mantan Kepala BNPB, Suharyanto, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (12/10/2026). Dalam laporan tersebut, tercatat sedikitnya 639,23 hektare area hutan dan lahan masih berada dalam proses pemadaman aktif oleh satuan tugas gabungan di lapangan.
Berbicara kepada awak media seusai prosesi pelantikan dirinya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Kristomei menegaskan bahwa langkah awal kepemimpinannya akan difokuskan pada konsolidasi menyeluruh, baik di tingkat internal maupun data operasional. Ia menekankan pentingnya akurasi data faktual berbasis teknologi mutakhir agar langkah penanganan yang dirumuskan tepat sasaran.
Guna memastikan keabsahan angka luasan area yang terbakar, BNPB akan melakukan komparasi silang antara sistem pemantauan nasional dengan teknologi penginderaan jauh global. Kristomei menyebutkan bahwa data dari Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan disandingkan langsung dengan hasil tangkapan citra satelit milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Menurutnya, transparansi adalah kunci; oleh karena itu, seluruh hasil penghitungan dan kalkulasi dampak lingkungan ini nantinya akan dibuka secara gamblang kepada publik.
Di samping pembenahan akurasi data, Kristomei menggarisbawahi doktrin utama penanggulangan bencana: keselamatan nyawa masyarakat berada di atas segalanya. Ia menetapkan prinsip nihil korban jiwa sebagai indikator keberhasilan paling krusial dalam setiap operasi darurat. Untuk mewujudkan hal tersebut, BNPB di bawah arahannya akan memprioritaskan empat pilar kerja, yakni kolaborasi lintas sektoral, ketanggapan bertindak (responsif), pendekatan integratif, serta sinkronisasi komando yang solid antarinstitusi.
Berdasarkan pemetaan terkini, sebaran kobaran api yang masih ditangani satgas terpusat di enam provinsi rawan, mencakup Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, serta Riau. Mayoritas titik api berada di ekosistem lahan gambut yang memiliki tingkat kesulitan pemadaman cukup tinggi.
Meski demikian, eskalasi kebakaran terluas justru terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah, dipicu oleh kemunculan titik api baru di kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting yang melintasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Di kawasan konservasi bertanah mineral tersebut, luas lahan yang dilalap api dilaporkan telah menembus 513,89 hektare. Penanganan terpadu pun kini tengah digencarkan dengan melibatkan komando langsung dari jajaran kewilayahan TNI setempat guna mencegah api merembet lebih jauh ke habitat satwa liar.