Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengerahan sumber daya tambahan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas. Langkah darurat ini diambil setelah gelombang kritik domestik maupun internasional meningkat akibat kabut asap lintas batas yang mengepung kawasan regional dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam rapat koordinasi dengan otoritas terkait, Prabowo menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Musim kemarau ekstrem akibat fenomena El Niño tahun ini memicu musim kebakaran paling intens dalam 11 tahun terakhir, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas udara drastis di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, hingga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah.
Data pemantauan iklim Copernicus dari Uni Eropa mencatat bahwa emisi dari kebakaran di Indonesia menduduki posisi tertinggi di dunia selama sebulan terakhir, bahkan menyumbang hampir separuh dari total emisi global dalam sepekan terakhir. Situasi ini memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi di Indonesia yang melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 277.075 kasus per 12 Oktober, dibandingkan bulan sebelumnya.
Kendati Malaysia dan Singapura telah menyampaikan tawaran bantuan internasional, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Jakarta belum membahas rencana penerimaan bantuan luar negeri maupun menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, kapasitas penanganan domestik saat ini masih mampu mengendalikan situasi.
Ketegangan diplomatik sempat mencuat di ruang publik setelah pejabat komunikasi pemerintah Indonesia melontarkan pernyataan yang memantik perdebatan terkait kontribusi oksigen hutan nusantara. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh politisi Malaysia yang mendesak Jakarta agar lebih akuntabel terhadap dampak polusi partikel halus PM2.5 yang merugikan negara-negara tetangga.
Isu polusi asap lintas batas ini dipastikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada bulan depan.